Category: BERITA

Pemerintah Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait maraknya sengketa tanah di berbagai wilayah, termasuk kasus yang sangat kontroversial mengenai pulau Rempang. Sengketa tanah telah menjadi permasalahan yang melanda Indonesia selama beberapa dekade, dengan ribuan kasus yang terjadi setiap tahunnya.

Pulau Rempang, yang terletak di Kepulauan Riau, telah menjadi sorotan media belakangan ini. Sengketa ini melibatkan masyarakat setempat, investor, dan pemerintah daerah. Konflik ini bermula dari klaim kepemilikan lahan yang saling bertentangan antara kelompok masyarakat yang telah tinggal di pulau tersebut secara turun-temurun dan investor yang mengklaim memiliki hak legal atas tanah tersebut.

Kasus pulau Rempang hanyalah salah satu contoh dari banyak sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Faktor utama yang memperburuk situasi ini adalah akses terbatas terhadap informasi kepemilikan tanah yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini sering kali mengakibatkan tumpang tindih klaim tanah, penyalahgunaan wewenang, dan kekerasan fisik.

Dampak dari sengketa tanah ini sangat merugikan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Masyarakat yang telah lama menempati tanah secara turun-temurun sering kali diusir atau terancam kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, investor dan proyek pembangunan sering kali terhambat akibat ketidakpastian hukum dalam hal kepemilikan tanah.

Yayasan Lotus Kita sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan, sosial dan pendidikan turut memberikan perhatian serius atas masalah ini dengan menggelar Fokus Discussion Grup bertema “Hukum Agraria dalam Persfektif Islam dan UU Pokok Agraria 1960” di Hotel Orchardz Jayakarta pada Selasa, 31 oktober 2023.

“Persoalan pertanahan di Indonesia membutuhkan kebijakan transparan dan efektif dalam hal penyelesaian sengketa tanah serta upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Peran negara dalam ketegasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mengurangi dampak dari maraknya sengketa tanah. Sehingga Yayasan Lotus Kita perlu mengambil bagian untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dan saran kepada pemerintah dan edukasi publik. Untuk itu FDG ini diadakan agar dapat memberikan formula rekomendasi dalam mengurai sengkarut agraria ini, “ sambut Nadhirah Seha Nur, Ketua Yayasan Lotus Kita dalam pembukaan acara FDG yang dihadiri oleh 41 praktisi dan aktifis perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan professional.

Ketua Departemen Keagamaan Yayasan Lotus Kita, Kristiati, selaku Penanggungjawab FDG, mengungkapkan bahwa FDG ini menghadirkan narasumber keislaman yaitu Dr. Ryan  dan pakar hukum Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH., MH. Kedua pakar ini akan memandu FDG dan diharapkan dapat memberikan wawasan luas, mendalam, edukatif dan konstruktif agar peserta diskusi dapat mengeksplorasi pemikiran inovatif terkait masalah pertanahan yang sedang marak.

Ekonomi Islam Bukan Hanya Perbankan Syariah

Ketika isu Ekonomi Islam menjadi pembicaraan publik, seringkali pembahasan mengenai ekonomi Islam hanya terbatas pada perbankan syariah, padahal ada banyak lagi aspek lain yang perlu dipahami dalam ranah ini. Salah satu isu yang juga terkait dengan ekonomi Islam adalah masalah hukum pertanahan.

Pertanahan menjadi salah satu sektor penting dalam ranah ekonomi Islam. Meskipun tidak sering dibahas secara mendalam, namun memiliki implikasi signifikan terhadap ekonomi umat Muslim. Hukum pertanahan dalam Islam melibatkan aspek kepemilikan, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa tanah dengan prinsip-prinsip syariah.

Permasalahan hukum pertanahan dalam konteks ekonomi Islam beragam, mulai dari pergantian status tanah dari haram menjadi halal, penentuan batas dan pemisahan tanah, hingga penyelesaian sengketa tanah dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini penting karena pemahaman yang baik tentang hukum pertanahan Islam dapat membantu masyarakat muslim dalam mengelola aset mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Mendorong pemahaman yang lebih luas tentang ekonomi Islam melalui pembahasan isu hukum pertanahan adalah langkah yang perlu diambil. Ini akan membantu masyarakat Muslim memahami betapa pentingnya melibatkan aspek agama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam akan menjadi lebih holistik dan komprehensif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh umat muslim.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Ryan, Akademisi dari ITENAS Bandung yang menjadi narasumber pada sesi pertama FDG “Hukum Agraria dalam Perfektif Islam”. Selanjutnya, filosofi tanah dalam Islam ada dua point, yaitu : 1. Pemilik hakiki dari tanah adalah Allah swt (Q.S An-Nur :33); 2. Allah sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia mengelola tanah menurut hukum hukum Allah (Q.S Al Hadid :7). Sehingga impiliasi dari filosofi tersebut adalah pengelolaan tanah wajib menggunakan hukum Allah swt. hukum  Sang Pemilik Hakiki tanah.

Dalam paparannya, Dr Ryan juga menyampaikan bahwa menurut Islam, kepemilikan tanah didapatkan melalui 6 cara yaitu : jual beli, waris, hibah, ihya’ul mawat (menghidupkan tanah mati), tahjir (membuat batas pada tanah mati) dan iqhta’ (pemberian negara kepada rakyat).

UU Pokok Agraria 1960 dan Wacana Perubahan

Pada pengantar FDG Sesi Kedua, Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH., MH, Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia, menuturkan bahwa tanah dalam kehidupan mempunyai fungsi yang sangat penting, baik untuk individu maupun pemerintah. Tanah merupakan satu isu yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia dan bangsa. UU PA 1960 ditetapkan sebagai dasar hukum pengelolaan kekayaan agraria nasional. Kekayaan agraria nasional tersebut mengacu kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pembentukan UU ini dilakukan demi mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sebenarnya makna “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang menjadi landasan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 itu dipahami dan diterjemahkan secara benar dalam berbagai kebijakan yang mendukung atau relevan di bidang pertanahan. Keadilan bukan merupakan konsep yang statis, tetapi suatu proses, suatu keseimbangan yang kompleks dan bergerak di antara berbagai faktor, termasuk equality.  

Prof. Dr. Suparji Ahmad juga menyampaikan melalui paper “Dinamika Pertanahan di Indonesia” bahwa pengaturan pertanahan sudah dimulai sejak masa Romawi kuno terefleksi pada adanya istilah naturalis dan naturalis possession, hingga pada masa lahirnya Agrarische Wet 1870 yang kemudian oleh kolonial belanda memberlakukannya di Indonesia. UU PA 1960 ini pada dasarnya lahir sebagai perlawanan terhadap kolonialisme yang telah merampas hak asasi rakyat Indonesia melalui Agrariche Wet 1870 itu. Di mana pada masa kolonial datang ke Indonesia melalui Statuta Batavia mengatakan bahwa para kapitalis yang tergabung dalam Vereenigde Oostindische Compagnie atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur, berkehendak untuk menancapkan hukum-hukum mereka. Didekritkan bahwa VOC merasa perlu mendirikan badan-badan peradilan baru di daerah yang dikuasainya  Pola yang digunakan adalah mengadakan perjanjian dengan pemilik sawah bahwa mereka tidak perlu membayar pajak bumi dengan syarat 1/5 dari tanahnya boleh ditanami nila, kopi dan lainnya. Sepak terjang kaum kapitalis yang tergabung dalam satu konsorsium dagang, memperlihatkan agresivitasnya dalam memperluas jangkauan produksi sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun membiarkan atau mengakui tanah sebagai kepunyaan, untuk tidak mengatakan dimiliki oleh orang-orang pribumi karena terminologi milik yang memiliki padanan dalam tradisi hukum tanah orang pribumi, misalnya tanah yoso-yoso tetap tidak membuat terang konsepsi itu karena karakternya yang berbeda dengan terminologi milik-ownership dalam tradisi hukum barat. Birokratisnya jalur-jalur peraturan pemerintah Hindia Belanda mengurangi wibawa priyayi yang dasar politiknya justru hubungan pribadi. Pada periode 1945-1949, pemerintahan nasional belum sepenuhnya dapat menggunakan kewenangan yang digariskan dalam Konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat UUD 1945.

Dari perkembangan FDG sejumlah pertanyaan dan pernyataan mendorong wacana perubahan UU PA 1960, yang didasarkan fenomena dan dinamika hukum pertanahan Indonesia saat ini. Pada masa orde baru, masalah agraria khususnya kepemilikan antara negara dan rakyat nyaris tak terdengar sebab UU Pokok Agraria lebih difokuskan pada kebijakan pembangunan, peningkatan produksi pangan dengan mengikuti Gerakan Revolusi Hijau serta transmigrasi. Di sisi lain pada masa itu media sepenuhnya masih dikuasai negara, sehingga sengketa lahan belum dapat diakses publik secara luas. Masa orde baru tidak mampu mengimplementasikan UU PA 1960 sejalan dengan pasal 33 UUD 1945 sebab pelaksanaan agenda agraria nasional hanya berhenti pada masalah teknis administratif serta menghapuskan legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani. Banyak kasus para kepala suku adat yang memiliki tanah namun tidak bersertifikat hak milik, dimana dalam UU PA diakui sebagai tanah adat namun dialihkan kepada negara menjadi tanah milik pemerintah daerah baru sebagai bagian reformasi adminisitrasi wilayah di Indonesia. Hal ini berlangsung hingga era reformasi.

Pada masa reformasi, seiring perkembangan teknologi dan informasi, sengketa tanah menjadi semakin marak baik antar warga negara maupun antara negara dan rakyat sendiri. Kehadiran3 (tiga) peraturan presiden, yaitu, Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan, dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria serta Perpres 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dianggap oleh banyak pihak menambah sengkarut sengketa tanah menjadi meluas sebab memberikan privilege kepada pihak swasta dalam penguasaan tanah meiebihi ketentuan pada UU Pokok Agraria 1960, bahkan cenderung menghapuskan hak hak masyarakat adat terhadap kepemilikan tanah warisan leluhur sejak sebelum Indonesia lahir. Reforma Agraria sebagai program prioritas nasional dalam Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi, diklaim sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Namun pada faktanya berpotensi merugikan masyarakat banyak dan menciptakan kapitalisme agraria.

FDG Yayasan Lotus Kita mengenai pertanahan di Indonesia menyimpulkan bahwa diperlukan lahirnya UU Pokok Agraria baru yang benar benar memiliki keandalan dalam melindungi segenap tumpah darah, tanah air dan sumber daya yang ada di dalamnya untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Rekomendasi Focus Discusion Group Yayasan Lotus Kita

Diskusi aktif dan intens mewarnai rangkaian acara Fokus Discussion Grup dengan pertanyaan dan ulasan mendalam antara lain dari Moksen Idris Sirfefa, Sri Novakandi, Helwa Alkatiri, Rahmah, Bang Aboe, Bang  Budi, sehingga acara yang digelar mulai pukul 09.17 pagi tak terasa sudah senja menjelang maghrib. FDG pun berakhir pada pukul 17.15 dengan komitmen pengurus Yayasan Lotus Kita dan merekomendasikan solusi masalah agraria Indonesia, yaitu

1. Mendorong lahirnya UU Pertanahan (Agraria) Syariah
2. Berkomitmen untuk konsent terhadap masalah pertanahan demi keberlangsungan bangsa
3. Siap mengawal regulasi pertanahan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4. Aktif dalam upaya terciptanya budaya masyarakat yang edukatif, sadar dan taat hukum.

Nantikan reportase dari  kegiatan Yayasan Lotus Kita berikutnya tema pendidikan dan sosial. ( by Hartaty Fatshaf)

Jakarta, Detik Sumsel- Sebagai negara dengan populasi penduduk sekitar 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia, Indonesia tentu tidak luput dari berbagai masalah sosial yang membutuhkan penanganan cepat.

Pada tahun 2019, Indonesia masih diliputi bencana alam yang menimbulkan korban jiwa dan materiil. Bahkan, di beberapa tempat masih terdapat sejumlah pengungsi yang mengharapkan bantuan, agar dapat mempertahankan hidup sehari-hari. Kondisi ini membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, tidak hanya instansi Pemerintah tetapi juga Non Pemerintah.

Keterlibatan kelompok masyarakat dalam membantu korban bencana alam tersebut mengemukan dalam Rapat Kerja Tahunan Lotus Kita di Jakarta pada Sabtu, 18 Januari 2020.

“Masih banyaknya saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, menjadi motivasi bagi Yayasan Lotus Kita untuk semakin memperkuat program yang mengarah pada kepedulian sosial. Kita tidak boleh hanya mengandalkan Pemerintah, karena mereka yang sedang mengalami musibah menunggu uluran tangan kita semua,”ujar Lely Pelitasari, Ketua Dewan Pembina Yayasan Lotus Kita di sela-sela Rapat Kerja Tahunan Yayasan Lotus Kita di Jakarta (18/1).

Pada tahun 2020, lanjut Lely, Yayasan Lotus Kita akan memperluas kerjasama kelembagaan dengan organisasi, instansi, atau komunitas lain, baik sebagai partisipan, mitra strategis, maupun bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

“Perjalanan 3 tahun organisasi semestinya, kami sudah harus fokus arah kerja organisasi. Kami akan terus melakukan evaluasi dan memperkuat program, paling tidak dengan melihat sumber pendanaan yang lebih tertib dan tepat pengunaan. Kami juga berharap pelaksanaan program lebih konsisten dengan rencana kerja sebelumnya,”imbuh Lely.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lotus Kita, Ilah Holilah menyampaikan, Yayasan yang berdiri sejak 2017 lalu ini telah melakukan sejumlah kegiatan. Untuk memahami topik hangat yang berkembang di tengah masyarakat, Yayasan Lotus Kita secara rutin bergelar kajian dwi bulanan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai keahlian. Pilihan topik kajian bervariasi, selain membahas isu sosial atau keagamaan terkini seperti pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), yayasan yang digawangi mantan aktifis Korps HMI Wati ini juga menghadirkan ahli tumbuh kembang anak.

“Kami tidak saja mengkaji masalah sosial yang menjadi sorotan hangat publik saat itu, melainkan lebih proaktif mendalami kebutuhan tumbuh kembang anak, agar dapat mengurangi penyakit sosial di masyarakat di masa depan,”ujar Ilah Holilah.

Ilah menuturkan, Rapat Kerja Tahunan Yayasan Lotus Kita telah merumuskan berbagai program yang akan dilaksanakan selama tahun 2020. Program yang menjadi bahasan penting, menurutnya terkait kepedulian Yayasan Lotus Kita pada korban bencana alam serta dukungan pendanaan atas program tersebut.

Yayasan Lotus Kita akan melanjutkan program sosial dengan aksi-aksi kongkrit yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti membantu korban banjir atau bencana alam lainnya atau menggelar sunatan massal.

Sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Lotus Kita ingin berkontribusi secara nyata dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Kiprah tersebut telah ditunjukkan dengan pengurus secara langsung turun ke lokasi bencana alam dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat, seperti pada banjir 1 Januari 2020 lalu, dan tahun sebelumnya di Aceh, Lombok, Banten, Lampung dan Jakarta.

Agar program tahun 2020 dapat berjalan secara efektif, tambah Ilah, Yayasan Lotus Kita akan memperluas kerjasama kelembagaan salah satu yang menjadi fokus adalah kerjasama dengan lembaga ekonomi serta penjajakan pengalangan dana dari donatur.

“Untuk memperkuat dan memperluas jangkauan program, Yayasan Lotus Kita juga terus membangun komunikasi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk dengan ikut berpartisipasi aktif dalam forum eksternal,”pungkasnya.(ril)

sumber : https://www.detiksumsel.com/nasional/pr-9747519593/raker-2020-yayasan-lotus-perkuat-program-kepedulian-masyarakat

JAKARTA (Lampost.co) — Yayasan Lotus Kita meminta pihak kepolisian menangkap pengelola situs nikahsirii.com atas dugaan tindak pidana pelanggaran ketidaknyamanan publik. “Itu salah satu isi nota keberatan Yayasan Lotus Kita terhadap pengelola nikahsirri.com dengan situs lelang perawan,” kata Ketua Yayasan Lotus Kita, Ila Holilah di Jakarta, Senin (25/9/2017).
Menurut Ilah, Yayasan Lotus Kita yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, dan pendidikan ini menolak keberadaan situs nikahsirri.com yang bermuatan program atau situs lelang perawan.
Ada sejumlah alasan di balik penolakan dari yayasan yang dibina Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari tersebut. “Pertama, melanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang UU tentang Perkawinan,” katanya.
Selain itu, sebagai manusia yang beradab dan berpendidikan seharusnya pihak pengelola lebih cermat dalam memilih dan memilah bahasa untuk sebuah program bisnis.
Penggunaan kosa kata lelang perawan dinilai sangat melecehkan eksistensi perempuan.
“Sebagai sebuah bisnis sangat tidak layak menperjualbelikan perempuan dan memosisikannya sebagai benda. Sebab, hal tersebut merendahkan martabat perempuan dan tidak sesuai dengan adab ketimuran bangsa kita,” kata Illah.
Alasan demi mengentaskan kemiskinan juga sangat tidak logis dan tidak manusiawi serta tidak dapat diterima akal sehat. Sebab, tidak ada relevansi antara pengentasan kemiskinan dan melelang perawan.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah baik Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Komisi Perlindungan Anak Inonesia, dan Kemenkominfo, untuk secepatnya melakukan tindakan tegas agar situs ini segera ditutup karena praktik lelang perawan.
Pihaknya juga meminta kepolisian segera bertindak tegas terhadap pengelola situs tersebut atas dugaan tindak pidana pelanggaran ketidaknyamanan publik.
“Polisi harus bertindak cepat agar hal ini meresahkan masyaakat, dan sebelum terjadi praktik-praktik yang tidak manusiawi ini,” tandas Ilah Holilah.
Sebagaimana diketahui, situs nikahsiiri.com menimbulkan heboh tak lama setelah dliuncurkan. Situs ini memfasilitasi para gadis atau janda untuk melakukan nikah siri dengan jangka waktu/kontrak tertentu serta tempat pamuasan syahwat yang bebas dipilih. Sejumlah reaksi juga muncul termasuk dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

sumber : https://m.lampost.co/berita-yayasan-lotus-kita-minta-polisi-tangkap-pengelola-situs-nikahsirricom.html

Yayasan Lotus Kita memaknai Hari Anak Nasional tahun 2017 dengan fokus pada kebijakan terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas di lembaga-lembaga pendidikan. Hingga saat ini Lotus Kita menilai implementasi dan pengawalan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif belum dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

Selain itu, juga masih melekatnya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, terutama anak berkebutuhan khusus. Dampaknya adalah perlakuan kurang adil yang diterima oleh para penyandang disabilitas ini, baik dari pihak lembaga pendidikan maupun lingkungan. Kasus perundungan (bullying) yang terjadi dan kemudian viral melalui media sosial hanya sebagian kecil contoh perlakuan tidak adil yang diterima anak berkebutuhan khusus.

Yayasan Lotus Kita mengusulkan untuk dilakukan revisi terhadap UU terkait anak, khususnya mengenai batasan/kategori anak, yang dibatasi hanya pada usia 18 tahun atau kurang. Untuk mengakomodasi perbedaan usia biologis dan mental pada penyandang disabilitas, perlu mempertimbangkan perubahan dengan menambahkan kategori tingkat pendidikan, sehingga pembatasan kategori anak adalah “sampai dengan usia 18 dan/atau bersekolah tingkat SMA/sederajat”.

Menurut Ketua Yayasan Lotus Kita, Ilah Holilah, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar terbentuk paradigma yang positif dan perlahan-lahan menghilangkan stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. “Secara komprehensif sekolah-sekolah negeri dijadikan sebagai sekolah inklusi,” kata Ilah.

Unit Layanan Disabilitas perlu diefektifkan di seluruh lembaga pendidikan, dan perlu disiapkan regulasi terkait peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Lembaga mitra dan pengawas pemerintah juga harus mencermati secara intensif dan mengawal dengan sungguh-sungguh pelaksanaan peraturan untuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Tidak kalah penting, orang tua dan pihak sekolah harus menekankan empati kepada anak-anak sebagai satu landasan penting penerimaan penyandang disabilitas di lingkungan mereka. “Mengajak para orang tua untuk menerima secara penuh kondisi anak-anak sebagai anugerah terbaik dari Tuhan, sebagai langkah awal penanganan dengan fokus pada pengembangan kelebihan anak berkebutuhan khusus,” ujar Ilah.

sumber : https://swa.co.id/swa/csr-corner/yayasan-lotus-kita-fokus-kebijakan-perlindungan-penyandang-disabilitas

MoeslimChoice.Gerakan menebar kebaikan dan berbagi kebahagian dengan memberikan santunan kepada kaum Dhuafa dan Yatim kembali dilakukan Yayasan Lotus Kita di tujuh lokasi DKI Jakarta dan Bekasi.

Penanggung Jawab kegiatan  Helwa  Alkatiri menjelaskan  sebanyak 250 paket sembako disalurkan kepada 2 lembaga pendidikan Islam yakni Pondok Pesantren Fii Sabilillah Bekasi (50 paket) dan Pondok Pesantren Yatim Nurul Amal Kramat Jati (50 paket).

” Adapun untuk kaum Dhuafa dibagikan di Kelurahan Ceger (40 paket), Kelurahan Condet (15 paket), Kelurahan Jatinegara Jakarta Timur (45 paket) serta Kelurahan Jati Bening Bekasi (30 paket), dan di Kelurahan Rawa Lumbu Bekasi (20 paket),” kata Helwa.

Ketua Yayasan Lotus Kita,  DR Ilah Holila.h menjelaskan  gerakan sosial dalam bentuk memberian santunan kepada Yatim dan Dhuafa merupakan implementasi dari visi dan misi pendirian Lotus Kita yang didirikan sejak 2017.

“Kegiatan santunan rutin dilakukan, termasuk pada momentum Ramadhan. Karen kami hadir di tengah masyarakat untuk memberi manfaat dan kebaikan bagi sesama,”ujarnya.

Sebagai gerakan sosial, menurut Ilah, santunan ini bersumber dari donatur internal dan eksternal organisasi. Penggalangan dana telah dilakukan secara kontinyu untuk digunakan pada setiap kegiatan sosial.

Selain santuan pada Yatim dan Dhuafa, Yayasan Lotus Kita juga ikut bergerak pada bencana alam di berbagai wilayah tanah air seperti di Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Pada setiap program, Ketua Dewan Pembina Yayasan Lotus Kita, Leli Pelitasari,  mengingat agar  aktivitas sosial yang dilakukan Yayasan Lotus Kita tetap berada dalam koridor yang tertuang dalam visi dan misi yakni menjadi gerakan sosial kemasyarakatan.

“Semoga gerakan ini dapat menginspirasi seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian dari solusi dengan berkontribusi sesuai peran masing-masing,”kata  Ilah.[ros]

sumber : https://www.moeslimchoice.com/nasional/pr-9677292747/LIHATYayasan-Lotus-Kita-Tebar-7-Kebaikan